Amerika Serikat, MedanKini.Net - Negara-negara G7 menawarkan rancangan kerjasama untuk Infrastruktur Global dan Investasi bagi negara berkembang senilai 600 miliar dolar hingga tahun 2027. Presiden AS Joe Biden memaparkan rancangan ini pada KTT G7 di Jerman.
Joe Biden, Presiden AS mengatakan "Yang kami lakukan berbeda karena berdasarkan pada nilai bersama dari negara dan organisasi pendukung. Rencana ini dibangun atas panduan terbaik dunia : transparansi, kemitraan, perlindungan buruh dan lingkungan."
Sepertiga dana inisiatif ini datang dari AS selebihnya dari negara lain anggota G7 menggunakan investasi pemerintah dan pengembangan standar tinggi yang dirancang untuk menarik investor swasta. Inisiatif ini jadi salah satu bagian dari gagasan 'Built Back Better World' yang diumumkan para pemimpin G7 tahun lalu.
Dan Hamilton dari Brookings Institution mengatakan "Selama beberapa tahun, negara-negara barat tak menyadari kekuatan dari keterhubungan infrastruktur sebagai perpanjangan dari pengaruh kebijakan luar negeri. Kini mereka bersatu untuk mendorong proyek seperti ini."
Inisitif G7 akan berfokus pada konektifitas digital, kesetaraan gender, keamanan kesehatan iklim dan keamanan energi, area yang belum didominasi investasi Tiongkok. Inisiatif Infrastruktur G7 digadang negara Barat sebagai alternatif yang lebih baik ketimbang Belt and Road Inisitive atau Prakarsa Sabuk dan Jalan yang kerap dikritik sebagai diplomasi jebakan utang yang diterapkan pemerintah di Beijing, meski tak ada data yang pasti, sejumlah riset independen menunjukkan Tiongkok adalah negara tunggal pemberi kredit terbesar didunia dengan total mencapai 1,5 triliun dolar. Namun pemenuhan standar buruh dan lingkungan yang diterapkan oleh inisitif G7 kemungkinan akan menjadi halangan bagi negara penerima investasi.
Lucas Myers dari Wilson Center menuturkan "Investasi Tiongkok jadi menarik karena mudahnya syarat dari Tiongkok. Yang diinginkan negara berkembang adalah infrastruktur sesegera mungkin."
Tiongkok mempertanyakan inisiatif negara-negara G7.
Zhao Lijian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan "Kami menentang langkah Geopolitik yang terkalkulasi ini dan mencoreng Prakarsa Sabuk dan Jalan atas nama pembangunan infrastruktur."
Selam 9 tahun Prakarsa Sabuk dan Jalan dilaksanakan sedikitnya 150 negara bergabung dengan total biaya proyek mencapai 3,7 triliun dolar menurut Firma Analis Data Repenitif. (VOA/Mkn)
